Administrasi Personil Sekolah

A. Perencanaan Pegawai
Menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2002 : 4) Perencanaan adalah proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian dan pengontrolan yang menjamin lembaga memilki kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, waktu yang tepat secara ekonomis dan lebih bermanfaat.
Prediksi kebutuhan didasarkan atas informasi tentang macam dan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan oleh lembaga agar dapat mencapai tujuannya. Proses perencanaan tenaga kerja meliputi empat langkah yaitu prediksi kebutuhan tenaga, memproyeksi persediaan tenaga kerja, membandingkan kebutuhan tenaga yang diramalkan dengan persediaan yang di proyeksikan dan merencanakan kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan tenaga.
Beberapa metode/ pendekatan yang dapat digunakan untuk meramalkan kebutuhan tenaga menurut Manulang (2000:30) di antaranya:
1. Metode Status Quo
Metode ini menganggap bahwa persediaan pegawai yang ada sudah cukup untuk satu masa tertentu karena perpandingan pegawai tetap dan tidak berubah. Perencanaan tenaga kerja hanya mencakup langkah-langkah untuk mengganti beberapa orang pegawai baiik yang dipromosikan maupun yang keluar karena berbagai alasan.
2. Metode Petunjuk Praktis
Metode ini digunakan sebagai dasar untuk meramalkan kebutuhan akan tenaga. Contoh berdasar petunjuk bahwa rasio dosen disbanding rasio mahasiswa 1:20 maka jika akan menerima 200 mahasiswa berarti harus menyiapkan 20 orang.
3. Metode Peramalan Unit
Pada metode ini ramalan tenaga kerja dibuat berdasar masukan dari unit-unit pelaksana tentang jenis dan frekuensi pekerjaan yang dilakukan di setiap unit. Cara ini cocok untuk kebutuhan jangka pendek.
4. Metode Delphi
Pada cara ini ramalan tenaga di buat berdasar pendapat para ahli. Cara ini cocok untuk kebutuhan jangka panjang.

Perencanaan pegawai didasarkan atas perkiraan mengenai pegawai yang sudah ada di tambah dengan pertimbangan pegawai yang bersangkutan sepanjang waktu. Data mengenai pegawai yang ada sekarang diperoleh dari daftar karakteristik dan kecakapan pegawai oleh karena itu perlu dilakukan formasi. Menurut PP No.97 Tahun 2000 formasi adalah jumlah dan susunan pangkat pegawai untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilakukan. Dalam rangka perencanaan pegawai secara nasional dan pengendalian jumlah pegawai maka sebelum menetapkan formasi harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Kepala Kepegawaian Negara. Formasi masing-masing satuan organisasi Negara disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan norma, standar prosedur yang telah ditetapkan pemerintah. Analisis kebutuhan didasarkan atas:
a. Jenis pekerjaan adalah macam-macam pekerjaan suatu satuan organisasi.
b. Sifat pekerjaan yaitu sifat pekerjaan yang ditinjau dari sudut waktu untuk melaksanakan pekerjaan itu.
c. Beban kerja adalah frekuensi rata-rata masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu.
d. Prinsip pelaksanaan pekerjaan, sangat besar pengaruhnya dalam menentukan formasi.
e. Peralatan yang tersedia atau diperkirakan akan tersedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok akan mempengaruhi penentuan jumlah pegawai yang diperlukan karena pada umumnya makin tinggi mutu peralatan yang digunakan dan tersedia dalam jumlah yang memadahi mengakibatkan makin sedikit jumlah pegawai yang diperlukan.
f. Kemampuan keuangan Negara atau Daerah.

B. Pengadaan Pegawai (Rekruitmen Pegawai)
Pengadaan pegawai dapat terjadi pada suatu lembaga yang baru bendiri maupun yang sudah lama berdiri. Pengadaan pegawai terjadi jika:
1. Ada perluasan pekerjaan yang disebabkan oleh tujuan lembaga atau karena bertambah besarnya beban tugas.
2. Ada salah satu atau lebih pegawai yang keluar atau mutasi kekantor lain, atau karena meninggal sehingga ada lowongan formasi baru.
Untuk mendapatkan pelamar yang sebanyak-banyaknya, perekrutan harus dilakukan dengan mempergunankan semua jalan yang bersifat positf. Sumber tenaga kerja diambil dari dalam (internal) dan luar (external) perusahaan. Rekruitmen dari dalam merupakan usaha untuk kenaikan jabatan perpindahan kerja ke unit kerja bagian lain. Perekrutan dari dalam perlu memperhatikan format kualifikasi berisi informasi tentang catatan prestasi pegawai, latar belakang pendidikan dan dapat tidaknya dipromosikan. Perekrutan dari luar instansi dilakukan dengan menerima lamaran dari semua masyarakat luas yang memenuhi persyaratan.

C. Penempatan dan Penugasan Pegawai
Menurut UU Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Pemeliharaan Pokok-pokok Kepegawaian terdapat klasifikasi sebagai berikut:
1. Pegawai negeri, yaitu mereka yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat dengan gaji.
2. Pegawai Negara, yaitu pegawai atau pejabat-pejabat yang diangkat untuk satu periode tertentu, misalnya: Presiden, menteri, anggota DPR/MPR dan lain-lain.
Pegawai negeri sendiri terdiri dari pegawai negeri sipil dan militer yang mana bagi pegawai negeri militer berlaku peraturan khusus. Untuk pegawai negeri militer berlaku peraturan khusus. Untuk pegawai negeri sipil maka dapat diklasifikasikan atas beberapa jenis maka dapat diklasifikasikan atas beberapa jenis yaitu:
a. Pegaawi harian
b. Pegawai bulanan
c. Pegawai sementara
d. Pegawai tetap
Prinsip dasar penempatan dan penugasan pegaawi adalah kesesuaian tugas dengan kemampuan yang dimiliki pegawai tersebut. Kepala sekolah henadaknya cermat dalam menempatkan dan memberi tugas kepada para stafnya. Harus mengetahui betul kemampuan dan kesanggupan masing-masing stafnya, baik tenaga tata usaha maupun untuk guru. Dalam kaitannya dengan pembagian tugas guru, ada beberapa hal yang harus diingat, antara lain:
a. Bidang keahlian yang dimiliki guru
b. Sistem guru kelas dan sistem guru bidang studi
c. Formasi, yaitu susuna jatah petugas
d. Beban tugas guru menurut ketentuan yaitu 24 jam
e. Kemungkinan adanya perangkapan tugas mengajarkan mata pelajaran lain jika masih kekurangan guru
f. Masa kerja dan pengalaman mengajar dalam bidang pelajaran yang ditekuni oleh guru.
kedudukan pegawai negeri sipil adalah unsure aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang penuh kesetian kepada Panacsila, UUD 1945, Negara dan pemerintah. Dala kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil ini dikenal adanya kewajiban dan hak.

D. Pemeliharaan personil
Pemeliharaan personil sekolah, dalam pembahasan di sini mengacu pada pemeliharaan pegawai negeri sipil pada umumnya, yang didalamnya terdapat kewajiban dan hak pegawai negeri sipil. Hal ini diasumsikan bahwa pemeliharaan pegawai pada instansi/ lembaga pendidikan pada umumnya tudak jauh berbeda dengan ketentuan bagi negeri sipil.
1. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil
Di dalam UU Nomor 8 Tahun 1974 diatur kewajiban yang harus ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:
a) Wajib setia dan taat sepenunya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah.
b) Wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang beralaku.
c) Wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh penagbdian.
d) Wajib menyimpan rahasia jabatan.
2. Hak-hak Pegawai Negeri Sipil
a) Memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan tanggung jaewab dan tugasnya
b) Memperoleh cuti, antara lain: cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, dan cuti diluar tanggungan Negara.
c) Memperoleh perawatan dan segala biaya ditanggung oleh Negara bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya.
d) Memperoleh tunjangan cacat setiap bulan disamping pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditimpa kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga menderita cacat jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat bekerja bagi dalam jabata apapun.
e) Memperoleh pensiun bagi yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

E. Pembinaan Personil
Pembinaan atau pengmbangan pegawai adalah usaha yang dilakukan untuk memajukan dan meningkatkan mutu serta efisiensi kerja seluruh tenaga personalia yang berada dalam lingkungan sekolah baik edukatif atau administratif.
1. Promosi pegawai, diartikan sebagai kenaikan pangkat yang merupakan satu jenis usaha peningkatan dan pembinaan yang meliputi system karier dan sistem prestasi kerja.
2. kenaikan pangkat, merupakan susatu penghargaan bagi seorang pegawai yang uga meruakan salah satu bentuk dari promosi.
Dalam kaitanya dengan pembinaan pegawai, hususnya PNS dalam hal kenaikan pangkat dilakukan penilaian pekerjaan dalam bentuk Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Sebagaimana dalam Pasal 20 UU No. 8 Tahun 1974. Unsur-unsur yang terdapat dalam DP3, adalah: kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerja sama, prkarsa dan kepemimpinan.

F. Pemutusan Hubungan Kerja
Pemutusan hubungan kerja dalam pengertian ini meliputi: pemberhentian seorang pegawai yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya ssebagai pegawai. Alasan-alasan diberhantikannya pegawai sebagi berikut:
1) Pemberhentian atas permintaan sendiri
2) Pemberhentian karena mencapai batas pension
3) Pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi
4) Pemberhentian karena melakukan pelanggaran/ tindak pidana penyelewengan
5) Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani
6) Pemberhentian karena meninggalkan tugas
7) Pemberhentian karena meninggal dunia
8) Pemberhentian karena sebab-sebab lain.